Kandidat Presiden Terpopuler Pemilu 2024: Puan Maharani Vs Khofifah I. Parawansa

Dr. (HC.). Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi, S.Sos. (lahir 6 September 1973) adalah seorang politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2019–2024. Puan merupakan perempuan pertama dan orang termuda ketiga, setelah Achmad Sjaichu dan I Gusti Gde Subamia, yang pernah menjabat sebagai Ketua DPR secara tetap; ia berusia 46 tahun saat dilantik. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia antara 2014 hingga 2019, dalam prosesnya juga menjadi perempuan pertama dan orang termuda yang pernah menjabat sebagai menteri koordinator. Puan pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI pada 2012 hingga 2014. Di DPR, Puan Maharani berada di Komisi VI yang mengawasi BUMN, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah, serta anggota badan kelengkapan dewan BKSAP DPR RI. Sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), ia pertama kali terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada 2009. Ia menjabat sebagai ketua fraksi partai dari 2012 hingga terpilih sebagai menteri pada 2014. Ia adalah satu dari delapan perempuan yang terpilih sebagai menteri dan satu-satunya menteri koordinator perempuan. Ia kembali terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilu 2019. Puan adalah anak bungsu dan satu-satunya putri mantan presiden dan pemimpin PDI-P saat ini, Megawati Sukarnoputri, serta cucu dari presiden pertama Indonesia Sukarno. Ayahnya, Taufiq Kiemas, adalah seorang politikus yang menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari 2009 hingga kematiannya pada 2013. Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi lahir pada 6 September 1973. Ibunya adalah mantan presiden dan pemimpin PDI-P saat ini Megawati Soekarnoputri, putri presiden pertama Indonesia Soekarno, menjadikannya cucu dari Soekarno. Ayahnya adalah Taufiq Kiemas, seorang politisi yang menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari 2009 hingga kematiannya pada 2013. Hingga sekolah dasar (SD), Puan menjalani kehidupan yang relatif normal dan lancar, meskipun merupakan cucu dari presiden pertama Soekarno. Hal ini terjadi hingga ia berada di sekolah menengah pertama (SMP), saat ibunya Megawati, menjadi aktif kembali dalam politik Indonesia selama Orde Baru. Ia lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA) Perguruan Cikini pada tahun 1991, dan ia masuk Universitas Indonesia pada tahun 1991 untuk belajar komunikasi massa. Ia lulus tahun 1997. Pada tanggal 14 Februari 2020, Puan dianugerahkan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dari Universitas Diponegoro, proses perolehan gelar ini berjalan selama dua tahun. Setelah jatuhnya Suharto pada tahun 1998, Puan terlibat dalam politik karena ibunya adalah salah satu pemain utama dalam kancah politik nasional. Selama tiga tahun kepresidenan Megawati, ia sering menemani ibunya dalam kunjungan dinas dalam dan luar negeri, selain melakukan kegiatan sosial sendiri. Pada tahun 2008, Megawati memperkenalkan Puan, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan DPP PDI-P, sebagai penggantinya saat berkampanye untuk pemilihan gubernur Jawa Timur 2008 di Ngawi. Setelah itu, Maharani mencalonkan diri di Pemilu 2009 di dapil Jawa Tengah 5 (meliputi Surakarta, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali) dan memenangkan 242.504 suara - tertinggi kedua dari semua calon anggota parlemen di negara ini. Pada masa jabatan pertamanya, ia menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI-P sejak 2012, menggantikan Tjahjo Kumolo (yang kemudian menjadi Menteri Dalam Negeri). Ia ditugaskan di komisi VI DPR, meliputi investasi dan UKM. Selama periode ini, dia menentang kebijakan kenaikan harga bahan bakar pada tahun 2013. Kemudian, dia sempat diajukan sebagai calon presiden PDI-P untuk pemilihan umum 2014 dan sebagai calon wakil presiden untuk Joko Widodo (populer dikenal sebagai Jokowi). Dalam pemilihan umum legislatif, ia memenangkan 326.927 suara, sekali lagi mencetak suara terbanyak kedua secara nasional. Menyusul kemenangan Jokowi atas Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden langsung, ia diangkat menjadi menteri kabinet di tengah kritik atas pengalamannya dan pengaruh politik ibunya. enggantinya di parlemen, Alfia Reziani, baru dilantik pada tahun 2016. Dia mengklaim sukses selama masa jabatannya, merujuk pada IPM yang meningkat di samping kemiskinan yang lebih rendah dan statistik rasio Gini. Dia adalah satu-satunya menteri koordinator yang selamat dari dua perombakan kabinet pada masa jabatan pertama Jokowi, mendorong media untuk menggambarkannya sebagai "tak tersentuh". Pada 24 Agustus 2016, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan meluncurkan situs web, revolusimental.go.id, untuk mempromosikan seruan Presiden Joko Widodo untuk "revolusi mental" di Indonesia. ementerian telah menerima dana anggaran sebesar Rp149 miliar pada tahun 2015, yang mengakibatkan kritik ketika situs revolusi mental "down" dua hari setelah diluncurkan. Pejabat mengklaim situs tersebut telah diretas dan "hanya" menelan biaya Rp200 juta. Laporan mencatat bahwa beberapa kode skrip situs telah diambil dari barackobama.com, sebuah situs yang dioperasikan oleh pendukung Barack Obama. Situs asli juga dibangun di atas tema dari platform situs web sumber terbuka WordPress dan di-host di server bersama. Menyusul Pemilu April 2019 Indonesia, di mana hasil sementara menunjukkan PDIP memperoleh suara terbanyak, Puan disebut-sebut menjadi Ketua DPR periode 2019–2024, menjadi ketua wanita pertama di dewan. Dia juga telah mengindikasikan bahwa dia mungkin mencalonkan diri kepresidenan pada tahun 2024. Secara individual, dia memperoleh 404.034 suara untuk tiketnya ke dewan, terbanyak dari kandidat legislatif mana pun di negara ini. Ia diangkat sebagai Ketua pada 1 Oktober 2019, menjadi wanita pertama yang memegang posisi tersebut.

See statistics

Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa,M.Si (lahir 19 Mei 1965) adalah seorang politisi Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur sejak 13 Februari 2019. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Sosial Indonesia ke-27 dari tanggal 27 Oktober 2014 hingga 17 Januari 2018. Ia juga adalah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan ke-5 pada Kabinet Persatuan Nasional era pemerintahan Presiden KH. Abdurrahman Wahid. Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1990 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya. Pada tanggal 27 Oktober 2014, ia dipilih oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Sosial dalam Kabinet Kerja. Pada tanggal 17 Januari 2018, Khofifah mengundurkan diri dari jabatannya karena mengikuti Pilgub Jawa Timur 2018 dan digantikan oleh Idrus Marham. Pada tahun 2018, Khofifah mengikuti Pemilihan umum Gubernur Jawa Timur 2018 berpasangan dengan Emil Elestianto Dardak (Emil Dardak), Bupati Trenggalek. Pasangan Khofifah-Emil didukung oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, PPP, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Pasangan ini berhasil memenangi Pilgub Jawa Timur 2018 dengan memperoleh 10.465.218 suara atau 53,55% dari jumlah suara keseluruhan mengalahkan pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno. Sejumlah penghargaan diraih Khofifah selama menjabat Gubernur Jatim tahun 2019. Bulan November, ia meraih penghargaan sebagai Gubernur/Kepala Pemerintahan Provinsi Terbaik pada acara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Award 2019 yang digelar di Bali. Kemudian dari almaternya ia mendapatkan penghargaan sebagai Alumni Berprestasi Universitas Airlangga. Penghargaan ini diberikan karena Khofifah dinilai sebagai alumnus Unair yang memiliki segudang prestasi nasional hingga internasional.[ Masih di bulan yang sama, Khofifah meraih dua penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan pertama diraih dalam kategori Pemprov Jatim sebagai Pembina Ormas Terbaik. Sedangkan penghargaan kedua diterima Khofifah selaku Ketua Umum PP Muslimat NU untuk kategori Penghargaan Khusus Bakti Sepanjang Masa atau Long Life Achievement untuk Muslimat NU. Pada Desember 2019, ia kembali meraih penghargaan sebagai Pemimpin Perubahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Publik. Khofifah dinilai memiliki komitmen besar dalam melakukan perubahan untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, baik dan transparan. Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa,M.Si (lahir 19 Mei 1965) adalah seorang politisi Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur sejak 13 Februari 2019. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Sosial Indonesia ke-27 dari tanggal 27 Oktober 2014 hingga 17 Januari 2018. Ia juga adalah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan ke-5 pada Kabinet Persatuan Nasional era pemerintahan Presiden KH. Abdurrahman Wahid. Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1990 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya. Pada tanggal 27 Oktober 2014, ia dipilih oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Sosial dalam Kabinet Kerja. Pada tanggal 17 Januari 2018, Khofifah mengundurkan diri dari jabatannya karena mengikuti Pilgub Jawa Timur 2018 dan digantikan oleh Idrus Marham. Pada tahun 2018, Khofifah mengikuti Pemilihan umum Gubernur Jawa Timur 2018 berpasangan dengan Emil Elestianto Dardak (Emil Dardak), Bupati Trenggalek. Pasangan Khofifah-Emil didukung oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, PPP, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Pasangan ini berhasil memenangi Pilgub Jawa Timur 2018 dengan memperoleh 10.465.218 suara atau 53,55% dari jumlah suara keseluruhan mengalahkan pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno. Sejumlah penghargaan diraih Khofifah selama menjabat Gubernur Jatim tahun 2019. Bulan November, ia meraih penghargaan sebagai Gubernur/Kepala Pemerintahan Provinsi Terbaik pada acara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Award 2019 yang digelar di Bali. Kemudian dari almaternya ia mendapatkan penghargaan sebagai Alumni Berprestasi Universitas Airlangga. Penghargaan ini diberikan karena Khofifah dinilai sebagai alumnus Unair yang memiliki segudang prestasi nasional hingga internasional.[ Masih di bulan yang sama, Khofifah meraih dua penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan pertama diraih dalam kategori Pemprov Jatim sebagai Pembina Ormas Terbaik. Sedangkan penghargaan kedua diterima Khofifah selaku Ketua Umum PP Muslimat NU untuk kategori Penghargaan Khusus Bakti Sepanjang Masa atau Long Life Achievement untuk Muslimat NU. Pada Desember 2019, ia kembali meraih penghargaan sebagai Pemimpin Perubahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Publik. Khofifah dinilai memiliki komitmen besar dalam melakukan perubahan untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, baik dan transparan.

See statistics